EKSISTING BUMDES KABUPATEN BLITAR PER OKTOBER 2025

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

1.1.Latar Belakang

Dalam transisi bisnis saat ini. perubahan yang sangat nampak yaitu terjadinya perubahan sistem di mana sistem besar bisnis sangat lentur dengan perubahan yang sangat cepat. Salah satu perubahan yang sangat cepat itu adalah terjadinya perubahan konsumen dalam melihat entitas bisnis tidak lagi seperti dahulu. Konsumen memiliki ruang yang luas dalam pengambilan keputusan. Perilaku konsumen ini yang menadi penentu kea rah mana bisnis akan bergerak. Hal ini memerlukan penyikapan yang sangat cepat. seperti berkejaran dengan waktu Siapa yang sampai dulu pada garis awal (titik dimana perubahan mulai terjadi) adalah berpotensi untuk memenangkan persaingan. Pemilik bisnis tradisional memiliki pemikiran bahwa kalau mereka tidak berubah dari bisnis seperti saat ini maka bisnis mereka akan mengalami hambatan. Sehingga dorongan ini tidak sekadar hanya sebatas ikut tren perubahan, namun menjadi pilihan hidup dan matinya bisnis mereka.

Pemikiran tentang transformasi bisnis tradisional ke dalam bisnis digital itu sudah ada tanda tanda sejak awal tahun 90-an artinya pebisnis tradisional sudah memiliki gambaran bahwa suatu saat iklim bisnis dunia akan mengalami perubahan signifikan. Hal ini ditandai dengan hadirnya jaringan internet dan telpon pintar. Salah satu contoh yang sangat nampak di depan mata adalah tumbangnya bisnis raksasa dan semakin masifnya bisnis baru, yang mana pondasi bisnis tersebut tidak memiliki patron seperti saat bisnis tradisional dibangun. Perubahan iklim yang semakin cepat serta merta diikuti oleh macetnya lalu lintas bisnis karena pergerakan inovasi yang liar. Liar dalam hal ini artinya, para pebisnis berusaha untuk menyelamatkan diri dari sergapan bisnis yang Cheos. Cheos karena terjadi kebangkrutan bisnis secara bersama-sama di Negara besar. Kejadian ini berlaku serentak dan menimbulkan keguncangan pebisnis.

Hal itu dapat menjadi pelajaran terhadap masih bertahannya bisnis yang menggurita namun bisnis tersebut bisa efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan ada dukungan yang luar biasa terhadap inovasi. Lalu bagaimana terhadap jalannya bisnis monopoli yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat populer bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah seperti di Indonesia bisnis pupuk dan obat-obatan pertanian. Lebih tepatnya kita sebut bisnis sarana dan prasarana pertanian. Sarana dan prasarana itu meliputi benih, obat-obatan pettanian, pupuk alat system pengelolaan hasil pertanaian (mekanisasi teknologi pertanian) dan sebagaianya.

Beberapa persoalan yang ada di lapangan dan yang sangat mengemuka: pertama penguasaan bisnis secara monopoli. Kedua persaingan bisnis yang tidak seimbang antara usaha rakyat dengan usaha korporasi. Ketiga persaingan pasar tradisional dan digital yang tidak berjalan selaras. Keempat proses transisi yang dihadapi oleh bisnis rakyat untuk mengejar ketertinggalan dalam iklim usaha yang menggunakan pemasaran secara digital. Sedangkan visi misi pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian paling tidak seringkali didengungkan terkait dengan Swasembada pangan, kelembagaan bumdes bumdesma, ketahanan pangan, diversifikasi sumber bahan pangan.

 

1.2.    Kelembagaan Bumdes Bumdesma

 

 

Membangun kelembagaan bumdes bumdesma pada dasarnya adalah membangun kemandirian yang berdaulat untuk menentukan sendiri dan mengendalikan sepenuhnya entitas bisnis di desa dan semua factor pendukung yang mandiri (sehat) bagi lembaga desa dan masyarakat pada desa yang bersangkutan. Dalam konsep kelestarian usaha desa, kelembagaan bumdes bumdesma, adalah upaya memberi martabat kepada ciptaan Tuhan berupa kesungguhatian, pemanfaatan potensi bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam program kelembagaan bumdes bumdesma pemerintah memberi perhatian istimewa dengan cara memasukkan bumdes dan bumdesma dalam prioritas pembangunan tahun 2020 – 2023. Hal ini menjadi penanda atau system peringatan dini upaya peningkatan ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan dan jati diri desa,

Dalam skema pembiayaan dana desa untuk kelembagaan bumdes dan bumdesma jumlahnya wajibnya meningkat dari tahun ke tahun. Karena pentingnya penghargaan terhadap kelangsungan hidup ekonomi desa dan tidak berlebihan kalau Menteri Desa mengatur, memastikan, mengawal besarnya prosesntase penyertaan modal bumdes dan bumdesma tersebut. Sehiungga, pada suatu saat dana desa tidak lagi dikucurkan oleh pemerintah pusat, desa sudah mandiri dengan dengan keberadaan mampu menjadi entitas yang mandiri. Semakin berkembang zaman semakin besar pula ancaman terhadap kehidupan ekonomi desa.

Betapa tidak, selain belum tuntasnya persoalan kekuatan bumdes dan bumdesma ancaman lain seperti entitas kesulitan pekerjaan warga desa pada pemulihan ekonomi juga terjadi.Dampak langsung yang dirasakan adalah kehidupan warga desa tidak semakin mandiri malah semakin tergantung dari kekuatan intervensi ekonomi dari induistri luar desa. Di desa desa Kabupaten Blitar yang mayoritas mata pencarian adalah pertanian maka bumdes dapat memanfaatkan potensi ekonomi mengabungkan dengan budaya masyarakat. Namun, desakan yang memposisikan petani sebagai subyek ekonomi yang selalu tergantung kepada produksi dasar pertanian juga menjadi persoalan yang menahun yang belum tuntas. Peluang ini bisa dijawab oleh bumdes. Pertanian di desa bukan menjadi pilihan pekerjaan yang menarik dan belum mampu memikat generasi muda untuk bekerja dalam bidang ini. Banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah dengan kekuatan yang dipunyai rata rata petani desa, yang sekadar bertahan hidup. Bahkan seringkali kondisi ekonominya malah menyedihkan.

Ada 2 kekuatan yang selalu menjadi tantangan bagi petani desa pertama kekuatan internal yang berupa inovasi dan kekuatan dalam manajemen pertanian berhadapan dengan kekuatan eksternal seperti kebijakan dan intervensi industri pertanian. Pada ranah internal ada persoalan ancaman kemandirian lembaga petani karena tekanan kekuatan besar pasar yang bertubi-tubi. Tekanan ini dimaknai sebagai faktor yang melemahkan. Pada ranah eksternal ada intervensi kekuatan global yang masuk dan menekan melalui perjanjian internasional yang arus utamanya mengarah pada pencabutan subsidi pertanian. Pada sisi pemerintahan, Indonesia harus membuka diri terhadap industri besar pertanian dari perusahaan swasta multi nasional. Dampaknya kebijakan diatas adalah pada sektor kehidupan pertanian terjadi pergeseran orientasi dari petani yang berdaya menjadi serba tergantung, Cita cita besar untuk berswasembada seiring dengan kekuatan industri besar yang mengarahkan kita sebagai pasar terbuka yang sangat besar dalam koridor pasar bebas tak terkendali.

Masuknya industri besar pertanian multinasional membawa perubahan pada beberapa hal dasar (George, 2007, 121-129) seperti di bawah ini. Pertama adalah biaya sumber daya manusia. Jumlah petani berkurang drastis. Petani yang pada awalnya bekerja dengan berdasar pada budaya asal kemudian beralih profesi dengan pekerjaan lain. Petani mulai meninggalkan sawah dan ladang dan beralih kepekerjaan lain sebagai buruh atau pedagang. Persoalanya karena lahan mulai berkurang dan bertani hanya sekadar bertahan hidup dan seringkali mereka kalah dalam berusaha. Faktor ini muncul karena adanya pertambahan jumlah penduduk karena bertani tidak lagi efisien sebagai sebuah pekerjaan. Ancaman dari perubahan ini adalah hancurnya pusat kebudayaan agraris di desa. Faktor besarnya biaya produksi pertanian tidak sebanding dengan pendapatan dari hasil panen, menjadi sebuah kesenjangan yang semakin melebar.

Kedua adalah biaya gizi dan kesehatan. Banyak bermunculan industri makanan olahan yang mengandung banyak bahan tambahan yang kebanyakan tidak bergizi atau tidak sehat sehingga menurunkan nilai gizi, meningkatkan angka penyakit menahun dan bahkan meningkatkan penyakit baru. Ketiga adalah biaya lingkungan hidup. Dalam sistem pangan yang seperti itu, jika ingin mempertahankan hidup seperti petani harus memastikan tidak ada sekecilpun yang hilang dari hasil produksi lahan yang dikerjakannya. Para petani biasanya akan memanen sesegera mungkin tanpa memikirkan berbagai biaya jangka panjang yang harus mereka tanggung seperti hilangnya lapisan humus. Penggunakan pupuk kimia, pestisida yang tak terkontrol serta pengeboran sumber air akan dapat merusak lingkungan. Keempat adalah biaya energi. Untuk menjaga agar sistem pertanian berjalan maka akan membutuhkan energi yang besar. Sistem pangan seperti ini mengakibatkan penggunaan energi yang besar. Sejak 1940-1970 sampai saat ini penggunaan energi sudah meningkat 3 kali lipat.

 

Kelima adalah biaya genetika. Adanya penyeragaman genetika varietas baru dan produksi bibit baru tanaman menyebabkan para petani dan konsumen menanggung biaya besar untuk pengelolaan pertanian. Sampai saat ini upaya tersebut sangat kritis karena pada kondisi nyata para petani tidak terlindungi dalam pemuliaan tanaman dan berhadapan dengan perusahaan besar pertanian. Ironisnya upaya petani untuk mandiri tidak terlindungi secara hukum. Siapa yang menerima keuntungan dari perubahan sistem pangan di Indonesia. Tentunya adalah Negara-negara kaya yang memiliki instrumen lengkap industri yang beroperasi dan beraktifitas di Indonesia. Kalau dahulu bentuk penjajahan (kolonialis) adalah penguasaan asset melalui penguasaan wilayah. Ketika sebuah Negara dijajah maka secara otomatis ekplorasi dan ekploitasi berlangsung. Sistem yang dibuat oleh penjajah ini melindungi penguasaan dan pelarian kekayaan alam ke megara penjajah.

Pada era modern, bentuk pelarian kekayaan ini berubah. Tidak lagi penguasaan wilayah tetapi lebih kepada intervensi sistem secara massif(imperialis). Sistem ini salah satunya adalah membentuk blok-blok perdagangan di mana Negara besar mendominasi dalam kebijakan perdagangan. Alih-alih memperoleh keadilan dan kemakmuran yang terjadi malah penghisapan dan ketidakadilan oleh Negara besar ke Negara dunia ketiga. Kalau kita analisis kembali bahwa hakekat kelembagaan bumdes bumdesma pada intinya adalah penguasaan desa terhadap 3 aspek penting yaitu penguasaan terhadap ketersediaan pangan, penguasaan terhadap sumber pangan dan kekuatan kelembagaan desa dalam pengelolaan pangan.

Penguasaan terhadap ketersediaan pangan meliputi kekuatan desa dalam hal menjaga adanya kemandirian pangan kekuatan desa dalam melepaskan diri dari konflik pangan dan krisis pangan, inovasi pengembangan pangan serta pemahaman terhadap peta pasar pangan dan penguasaan sumber pangan. Sedangkan sumber pangan sendiri bisa di definisikan dengan penguasaan desa terhadap produksi dan kekuatan sumber daya dukung pendukung dan pola dan budaya konsumsi masyarakat.

 

Pada intinya bicara tentang sumber pangan tidak lain bicara tentang persinggungan pengupayaan keajegan penyediaan pangan masyarakat dan pola hidup yang bersumber dari pergeseran budaya. Artinya sumber pangan mengacu pada siklus penyediaan pangan yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan budaya konsumsi. Untuk kelembagaan pangan desa masudnya adalah upaya lembaga masyarakat desa dalam hal memperkuat perananya melalui kebijakan dan produk hukum lainnya. Apakah sumbernya dari etika budaya atau peraturan formal yang bersumber pada peraturan-pearturan yang ada. Kelembagaan juga mengacu pada penguatan keamandirian pangan melalui peran aparatur yang secara massif melindungi komunitas maupun masyarakat melalui ketrampilan pengelola lembaga. Melihat secara lebih jauh dalam kegiatan yang bertujuan membangun kelembagaan bumdes bumdesma secara nyata adalah melepaskan ketergantungan masyarakat dari produk perusahaan raksasa yang beroperasi sampai pada rumah tangga petani. Produk persoalan yang muncul adalah semua sarana produksi sampai benih sampai pasar sudah ada intervensi pemodal besar. Lalu, bagaimana agar masyarakat bisa kuat dan lepas dari ketergantungan kekuatan pasar yang menghegemoni. Pada tindakan perlawanan menuju kepada kelembagaan bumdes bumdesma sayangnya beberapa solusi masih terkesan minimalis. Seperti solusi Susan Goerge (2007, 181-186) upaya menuju kelembagaan bumdes bumdesma adalah dengan menguatkan yang lemah dan melemahkan kekuatan (modal). Caranya dengan memiliki pemikiran dan gaya hidup yang menginginkan perbaikan sistem pangan yang berorientasi ke rakyat dan berwawasan lingkungan termasuk melemahkan jaring sistem makanan di tempat kita masing-masing (desa) yang mungkin akan memberi pengaruh melemahkan kekejaman perusahaan transnasional di Negara dunia ke tiga.

 

Cara lain yang disodorkan pada tingkat produksi adalah membuat perserikatan seperti serikat buruh, tani bahkan konsumen. Meskipun pada tingkatan masing-masing mempunyai kepentingan berbeda tetapi musuhnya sama yaitu industri pangan yang serakah. Sebagai kekuatan hukum pada ranah paling kecil dan pada kekuatan penjaga budaya dan tradisi maka desa melalui bumdes dan bumdesmanya mempunyai peluang strategis untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi yang sehat. Pertama yang harus dilakukan desa adalah melawan mitos. Mengapa, karena selama ini desa hidup dan diintervensi oleh mitos, terutama mitos tentang kelangkaan pangan. Desa lupa pada hal-hal sederhana , tetapi sangat mendasar, yang sesungguhnya menjadi pondasi dan pilar utama dari ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan atas pangan. Sikap semacam itulah yang mulai hilang di masyarakat desa. Desa dan semua lapisan masyarakat mulai terpesona produk industri raksasa bahwa teknologi canggih dan rekayasa genetika adalah salah satu pemecahan bagi persoalan kelangkaan pangan di masa depan.

BAB II

 

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

 

2.1.            PERAN TPP DALAM PENDAMPINGAN BUMDES BUMDESA

 

Pengetahuan teoritis badan hukum masih di dominasi oleh teori fiksi, positivisme hukum, dan teori hirarki (Hans Kelsen), daripada teori entintas nyata atau teori organik yang lebih relevan dengan BUM Desa pada kontes kemandirian Desa di Indonesia. Term ‘teori organ’ ditertibkan menjadi ‘teori organik’ pada konsep badan hukum Gierke yaitu kesatuan masyarakat hukum yang nyata (Körperschaftsbegriff). Sebab itu, uraian berikut menganalisis Desa dan BUM Desa sebagai komunitas-organik. Terdiri dari anggota-anggota yang memutuskan dan bertindak sebagai satu kesatuan kolektif.

Teori moral-hukum Genossenschaft relevan secara normatif dan empiris untuk meneliti masyarakat perdesaan di Indonesia. Gierke menggunakan Teori Genossenschaft atas perdesaan Jerman abad ke-19. Rizal Sofyan Gueci menggunakan teori yang sama untuk menganalisis Desa Pesanggarahan (Batu, Jawa Timur), Perkumpulan Tani, Nagari (Sumatra Barat), Desa Adat dan Subak (Bali) sebagai Genossenschaft tradisional Indonesia dalam pluralitas hukum dan otonomi Desa. Diskursus badan usaha dan badan hukum dibentuk dari filsafat personalitas (Philosophie der Personalität). Ron Harris mengkategori filsafat hukum personalitas kedalam tipologi hukum inkorporasi, hukum kontraktual, dan hukum rekognisi. Disisi lain Mulhadi dalam Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia mengutip berbagai teori badan hukum mencakup teori fiksi, teori organ, teori kekayaan bersama, dan teori kenyataan yuridis. Pilihan argumen-argumen hukumnya dibatasi pada Dogmatik-hukum. Mulhadi juga menyatakan bahwa Usaha Dagang (UD), Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer, dan Firma bukan badan hukum. Argumentasi hukumnya didasarkan pada perdebatan yang berlangsung diantara ahli hukum Belanda pada abad ke-19. Teori organ kurang difungsikan sebagai kerangka analitis badan hukum. Dogmatik- hukum cenderung fokus pada ada tidaknya frasa “badan usaha milik desa adalah badan hukum” dalam suatu peraturan perundang-undangan. Diskursus badan hukum dalam paradigma

Positivisme Hukum mempunyai keterbatasan berkaitan dengan kekuasaan negara yang belum tentu memihak badan usaha yang sudah eksis dalam realitas. Hampir seluruh diskursus teoritis tentang badan hukum di Indonesia bersumber pada disertasi Houwing. Pemikiran Houwing berada dalam batasan-batasan Dogmatik-hukum. Dogmatik-hukum hanya salah satu bagian kecil dari struktur teori hukum dalam arti sempit. Tindakan komunikatif dari masyarakat tidak diperhitungkan dalam pengetahuan teknis Dogmatik-hukum sebagai unsur pembentukan diskursus badan hukum sebagai subjek hukum.

BUM Desa merupakan bagian organik dari komunitas-organik Desa (Genossenschaft). Perkembangan badan-badan usaha di Desa merupakan bagian dari konsep kesatuan masyarakat hukum yang eksis dalam realitas sosial (Körperschaftsbegriff). Kesatuan masyarakat hukum diakui oleh negara menjadi badan hukum yang bersifat organik (Genossenschaft). Konstruksi badan hukum organik atau Korporasi-organik berbeda dengan Korporasi- normatif (Korporationslehre; Jerman). Korporasi-normatif merupakan pengetahuan badan hukum yang mengabstraksikan personalitas-individu atau kelompok dan bersumber dari hukum positif saja. Kekuasaan negara membentuk dan menjamin Korporasi-normatif menjadi badan hukum seperti bank Desa, Badan Usaha Unit Desa (BUUD) berbadan hukum Koperasi, dan BUM Desa periode 1999-2014. Sutoro Eko memberi contoh Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) di Bali tidak punya keabsahan status badan hukum. Keberadaannya didukung Adat dan menyumbangkan kemakmuran untuk krama Desa. Kondisi faktual LPD di Desa Adat di Bali merupakan bentuk konkret dari Republik Desa (Dorpsrepublieken) yang otonom dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Pendapat dari Sutoro Eko secara tidak langsung mengkritik badan hukum privat dan membuka peluang analitis terhadap badan hukum organik yang berkembang untuk diakui sebagai badan hukum publik bercirikan Desa.

Analisis pada bagian ini selanjutnya dibatasi tidak pada pendalaman diskursus teoritis tetapi menyusun gagasan mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap BUM Desa sebagai badan usaha bercirikan Desa yang diakui oleh kekuasaan negara sebagai badan hukum dengan uraian ringkas sebagai berikut:

1.        Kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa merupakan alasan- alasan hukum bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk mengakui BUM Desa sebagai badan hukum bercirikan Desa (Badan Hukum Desa) yang dibentuk berdasar kesepakatan dalam Musyawarah Desa, Peraturan Desa, dan penetapan AD/ART BUM Desa melalui keputusan kepala Desa.

2.        Wewenang (bevoegheid) lembaga negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilegitimasikan dari hukum publik, merupakan alasan-alasan hukum bagi kewenangan Menteri Desa untuk mengakui dan menjamin kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik bercirikan Desa.

3.        Kedudukan BUM Desa baik sebagai Badan Hukum Desa maupun Badan Hukum Publik Bercirikan Desa berhak melakukan usaha bersama (co-operative) dan wajib tunduk pada prinsip, semangat, dan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Hukum pengakuan dan penghormatan terhadap BUM Desa pada susunan organik BUM Desa lebih spesifik diuraikan sebagai berikut:

1.        BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa dibentuk oleh Desa sebagai badan hukum publik. Dasar legitimasinya yaitu asas rekognisi-subsidiaritas, musyawarah, dan kekeluargaan-gotong royong. Asas hukum ini melandasi kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dimana BUM Desa masuk sebagai kategori kewenangan dimaksud.

2.        BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa dibahas dan disepakati dalam proses deliberatif (Musyawarah Desa), ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai pendiriannya, dan AD/ART ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang mengalir dari norma hukum Peraturan Desa.

3.        BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa memiliki kekayaan yang dipisahkan dari Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

a.        Neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Kekayaan (aset) BUM Desa bersumber dari penyertaan modal dari Pemerintah Desa dan penyertaan modal dari masyarakat Desa (tidak berupa saham).

b.        Kebijakan dari Kementerian Desa PDTT memposisikan Dana Desa sebagai dana rekognisi-subsidiaritas dan bukan dana bantuan (medebewind), sehingga dalam perspektif standar akuntansi lebih tepat diposisikan khusus sebagai modal penyertaan modal dari Desa. Pada konteks Dana Desa digunakan sebagai penyertaan modal untuk BUM Desa melalui pemerintah Desa, maka BUM Desa berwenang menggunakan dana rekognisi-subsidiaritas itu untuk menambah kegiatan pengembangan, pengelolaan pemasaran, dan lainnya.

c.         Desa berwenang memutuskan BUM Desa membeli aset-aset yang dibutuhkan untuk pengembangan usahanya. Tetapi aset-aset tersebut tetap digunakan untuk kepentingan kolektif. Hal ini diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa.

d.        Penyertaan modal dalam bentuk saham dari warga Desa lebih tepat sebagai modal penyertaan individu warga Desa pada Unit Usaha berbadan hukum PT yang dibentuk oleh BUM Desa. Konsekuensinya, BUM Desa harus stabil pendapatan usahanya dan legitim secara hukum agar berikutnya mampu melakukan penyertaan modal-saham pada Unit Usaha berbadan hukum privat (PT). Adapun bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lebih tepat diposisikan sebagai kewajiban BUM Desa dalam perspektif standar akuntansi keuangan. Karena BUM Desa terikat kewajiban sebagai pelaksana bantuan yang mengalir dari keuangan publik.

4.        BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa berhak memperoleh Dana Desa untuk penyertaan modal dan kegiatan pengembangan usaha bersama, mengelola aset Desa melalui pemanfaatan aset Desa, menjalankan usaha bersama (holding) untuk mengorganisir dan mengkonsolidasi usaha-usaha dari warga Desa, dan melakukan kerjasama kemitraan strategis dengan pihak lain dari luar Desa. BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa wajib memberikan informasi tentang kinerjanya secara terbuka kepada publik berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, aset Desa, dan hasil kerjasama kemitraan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disinilah struktur organisasi BUM Desa tidak hanya semata terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, tetapi meliputi Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan seterusnya sebagai satu kesatuan organik.

5.        Berkaitan dengan Organ, BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik bercirikan Desa berwenang melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan. Direktur Utama BUM Desa berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

6.        Unit usaha BUM Desa yang berstatus perseroan terbatas, diakui sebagai unit usaha BUM Desa (satu kesatuan dengan BUM Desa), melalui Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diuraikan sebelumnya. Hukum rekognisi ini membentuk BUM Desa dalam teori organik sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa.

7.        Unit usaha BUM Desa berbentuk perseroan terbatas diradikalisasi menjadi entitas hukum yang baru (the new legal entity) dibawah kekuasaan BUM Desa sebagai organisasi payung (holding). Unit usaha BUM Desa diakui berdasar hukum kontraktual dan diabsahkan dihadapan notaris. Tetapi pengabsahannya tidak memerlukan akta penegasan karena akta penegasan berakibat hukum pada delegitimasi Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

8.        Modal-saham yang telah dilepaskan terbuka oleh BUM Desa dan/atau unit usaha PT bentukannya, tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena BUM Desa dibedakan tegas dengan badan hukum PT. Untuk mengantisipasi konflik diantara pemegang saham, akta pendirian PT bentukan BUM Desa dicermati kembali. Saham tetap dipertahankan dalam pola mobilisasi modal yang telah dilakukan selama ini oleh BUM Desa, tetapi hal ini harus diungkapkan secara terbuka bahwa modal-saham dijalankan oleh Unit Usaha PT dan bukan secara langsung oleh BUM Desa. Publik akan mengetahui karakter baru BUM Desa tipe holding yang memayungi unit-unitusaha berbadan hukum privat tersebut. Selain itu akta pendirian Unit-unit usaha perlu dicermati ulang, berkaitan dengan hubungan-hubungan antara Kepala Desa, Direktur BUM Desa, Direktur Unit Usaha (PT), dan warga Desa sebagai pihak pemegang saham. Hubungan antara kepentingan kolektif dalam Musyawarah Desa dan kepentingan individual-kelompok dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur Unit Usaha PT bertanggungjawab kepada Direktur Utama BUM Desa.

 

BAB III

KENDALA DAN MASALAH PENDAMPINGAN

 

3.1.      Kondisi Eksisting

TPP Kabupaten Blitar mendampingi Bumdes dengan basis permodelan bisnis. Model bisnis yang dijalankan oleh BUMDes di desa desa di Kabupaten Blitar adalah penguatan kelembagaan bumdes. Hal ini sejak awal sudah dapat dipetakan bahwa upaya itu telah sesuai menerapkan seluruh kriteria taksonomi pengembangan kerangka klasifikasi Proses, dari standar yang dimiliki dalam pendampingan bumdes bumdesma. Upaya ini menggunakan indikator proses bisnis dengan mengukur dari kinerja antar organisasi. Seluruh operasi proses bisnis BUMDes di desa kabupaten Blitar telah melalui enam tingkat proses, seperti:

1.        Pengembangan Visi dan Strategi

2.        Pemetaan potensi Desa

3.        Pendaftaran Badan Hukum Bumdes Bumdesa

4.        Pengembangan dan Pengelolaan Barang dan Jasa

5.        Pemasaran dan Penjualan Barang dan Jasa

6.        Pengiriman Barang

7.        Pemberian Layanan

8.        Pengelolaan Pelayanan terhadap Pelanggan

 

Selain itu bumdes di Kabupaten Blitar juga telah menjalankan tujuh tingkatan terhadap manajemen dan layanan pendukung, yaitu:

1.        Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia)

2.        Pengelolaan Teknologi Informasi

3.        Pengelolaan Sumber Daya Keuangan) Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

4.        Memperoleh, Membangun dan Mengelola Aset

5.        Pengelolaan Risiko Usaha, Kepatuhan, Perbaikan, dan Ketahanan

6.        Pengelolaan Hubungan dengan Pihak Eksternal

7.        Pengembangan dan Pengelolaan Kemampuan Usaha

Kelemahan pada bumdes di Kabupaten Blitar yang masih membutuhkan penguatan  adalah pada proses di tingkat 10 sampai tingkat 15 agar nantinya dapat mempertahankan posisinya sebagai BUMDes berkemajuan di segala kondisi, walaupun mengalami masa pandemi.

3.2.            Unit Usaha

 

Pendekatan Bisnis BUMDes dioptimalisasi dari unit bisnis BUMDes dan meliputi semua unit usaha milik lembaga yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kearifan lokal desa sebagai potensi yang diberdayakan dalam pendekatan bisnis desa. Upaya menganalisis pendekatan bisnis BUMDes dapat dilakukan dengan menganalisis proses arsitektur model bisnis atau disebut kerangka klasifikasi proses, baik proses operasional maupun sumberdaya manusianya (Purabaya, Pradnyana, & Wahyono, 2020). BUMDes adakalanya membutuhkan pendekatan bisnis seperti menjalin kemitraan dengan pihak eksternal jika terdapat keterbatasan atas potensi desa, namun merupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mulatsih & Purnamadewi, 2020).  Metode pengembangan BUMDes berkemajuan melalui pendekatan bisnis membutuhkan faktor – faktor pendukung yang mampu memperbaiki kinerja BUMDes. Sementara kinerja BUMDes dipengaruhi oleh strategi pemberdayaan BUMDes (Hidayat & Sulastri, 2019) yang meliputi beberapa bidang penguatan, antara lain: akuntansi, teknologi informasi, kepemimpinan, tipe bisnis. Pencapaian strategi pemberdayaan BUMDes dapat dilakukan dengan cara benchmark (tolak ukur), akreditasi, sistem penjamin mutu internal, dan evaluasi.

Manajemen proses bisnis BUMDes menjabarkan beberapa tingkatan proses bisnis yang ditata menurut model kerangka klasifikasi proses, yaitu teridiri dari beberapa tingkatan proses operasi dan manajemen serta layanan pendukung (Purabaya et al., 2020). Langkah mengidentifikasi strategi bisnis BUMDes dengan cara menguraikan analisis SWOT yang dimiliki desa, seperti menentukan strategi bisnis BUMDes berada pada titik kuadran (Sumantara et al., 2019). Strategi bisnis BUMDes sangat memungkinkan untuk mengikuti perkembangan jaman melalui pergeseran model bisnis. Model bisnis konvesional bergeser menjadi konsep bisnis modern, misalnya pergeseran paradigma pengelolaan BUMDes secara birokratik diubah dengan pengelolaan sektor bisnis dan tetap mempertimbangkan keterlibatan masyarakat desa sebagai partisipator, karena BUMDes juga merupakan bisnis sosial (Maab, et all. 2018).

 

Beberapa unit bisnis BUMDEs yang bisa dikembangkan seperti: perdagangan, keuangan, dan unit produksi. Cara mempertahankan dan mengembangkan usaha yang sudah ada pada BUMDes adalah sama dengan strategi bisnis pada perusahaan pada umumnya, yaitu memonitor segala aktivitas bisnis, seperti: omset, laba rugi, persediaan barang, promosi, layanan dan lain lain, sedemikian halnya pada strategi bisnis BUMDes ketika merintis usaha baru yang harus dilakukan melalui riset pasar (Brawijaya, 2007). Konsep bisnis desa pada BUMDes berkesinambungan dengan kewirausahaan sosial, karena bergerak pada BUMDes menjalankan dua peran, baik sosial maupun komersial. Kewirausahaan pada BUMDes menempatkan posisi desa dalam kemandirian usaha, yaitu menentukan seberapa besar kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa. Dengan demikian, mencapai BUMDes berkemajuan diawali dengan sinergitas konsep desa wirausaha, yaitu menggerakkan kewirausahaan masyarakat desa (Kusuma & Purnasari, 2016).

BUMDes didirikan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat, menjelaskan bahwa pemasok produk BUMDes berasal dari masyarakat dan juga anggota BUMDes. Oleh karena itu, untuk mampu meningkatkan keunggulan produk BUMDes juga membutuhkan peningkatan kualitas dari pemasok BUMDes atau masyarakat desa tersebut. Modal pengembangan usaha baru BUMDes melalui gerakan kewirausahaan desa dijalankan secara bersama - sama dengan elemen masyarakat desa karena secara riil di lapangan modal pembentukan lembaga dibentuk dari modal dana pemerintah dan dana masyarakat desa tersebut.

 

 

3.3.            Badan Hukum

 

Sampai dengan 17 Oktober 2024 badan hokum bumdes yang telah terealisasi untuk Kabupaten Blitar sebanyak 132 dari 220 bumdes. Sedangkan untuk Bumdesma 14 dari 19 Bumdesma. Data tersebut kami cantumkan dalam lampiran

BAB IV

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

 

Dari hasil analisis tentang pendampingan bisnis di bumdes TPP P3MD KABUPATEN BLITAR dalam Transformasi strategi pemasaran tradisional ke pemasaran digital untuk usaha dapat disimpulkan bahwa :

1.        TPP P3MD KABUPATEN BLITAR telah melakukan pendampingan dan mengawal perubahan di tingkat organisasi bumdes dengan kondisi analisis SWOT dan memberikan umpan balik kepada bumdes

2.        Bumdes memiliki syarat utama usaha dengan kegiatan yang dilakukan selama ini secara social dan dapat berbisnis dalam lingkup komunitas dalam tahap awal, setelah itu meningkat di tingkat lebih luas

3.        Strategi pemasaran bumdes dalam usah ekonomi kecil mengembirakan karena sudah ada bumdes yang berada pada tingkat progresif artinya bumdes harus mengatasi hambatan hambatan di internal lembaga dan eksternal lembaga. Itu semua belum secara massif padasemua Bumdes. Namun diantara bumdes ada yang berada pada tahap maju yaitu sudah mampu mengatasi hambatan regulasi , hambatan izin berusaha, merek, modal pengembangan usaha dan pemasaran

4.        Pada tingkat pemasaran digital dengan memanfaatkan media social sudah banyak yang dilakukan oleh TPP P3MD KABUPATEN BLITAR untuk membantu bumdes menembus pasar, karena selama ini terbiasa dengan pemasaran tradisional dengan memanfaatkan kebutuhan komunitas. Istilahnya sudah mengenalkan dan menggunakan market place dan digital marketing

 

 

5.        Bumdes dalam bimbingan TPP P3MD KABUPATEN BLITAR masih memerlukan waktu lama untuk menjajaki pasar digital karena langkah langkahnya masih di awal bisnis digital yang memiliki model khusus dan sangat berbeda dengan pasar tradisional

6.        Sebagai bagian dari lembaga pendampingan, TPP P3MD KABUPATEN BLITAR masih harus keluar dari polanya dan beruisaha menggunakan model model bisnis yang memiliki perhitungan resiko yang tinggi

Dalam hal hubungan bahan baku dan hubungan dengan mitra TPP P3MD KABUPATEN BLITAR berada dalam jalur yang benar. Namun demikian terhadap kondisi mitra, TPP P3MD KABUPATEN BLITAR perlu mendampingi Bumdes dalam menjalin strategi bisnis dengan pola MOU atau kontrak dengan mitra yang kuat.

Pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Blitar menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, baik dari sisi administratif maupun praktis. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh desa-desa dalam proses pendaftaran adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Meskipun pemerintah telah menyediakan panduan, namun masih banyak pihak yang merasa kesulitan untuk mengikuti proses pendaftaran badan hukum BUMDes sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah daerah kepada masyarakat desa mengenai pentingnya legalitas hukum bagi BUMDes dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendaftar. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi di tingkat desa menjadi kendala besar. Banyak desa yang tidak memiliki staf yang berpengalaman dalam urusan hukum, sehingga mereka kesulitan untuk menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, anggaran dasar, serta dokumen lainnya yang menjadi persyaratan utama dalam pendaftaran badan hukum.

Hambatan lainnya terkait dengan keterbatasan dana dan infrastruktur di desa. Proses pendaftaran badan hukum memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk biaya notaris, administrasi, hingga biaya lainnya yang berhubungan dengan legalitas. Di sisi lain, banyak desa di Kabupaten Blitar yang anggaran dana desanya terbatas, sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Selain itu, beberapa desa juga menghadapi kendala dalam hal infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang terbatas atau tidak stabil, yang menghambat proses pendaftaran secara online yang kini menjadi salah satu syarat utama untuk mendaftar badan hukum. Padahal, pendaftaran badan hukum BUMDes harus dilakukan melalui sistem administrasi yang sudah terintegrasi secara elektronik, yang mana memerlukan perangkat dan koneksi internet yang memadai.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait juga menjadi masalah. Terkadang terdapat perbedaan pemahaman atau ketidakselarasan antara pemerintah desa dengan pihak yang menangani pendaftaran badan hukum di tingkat kabupaten, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau Badan Hukum yang ada. Hal ini dapat menyebabkan proses pendaftaran menjadi lebih lama dan memunculkan kebingungannya pihak desa mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Kurangnya pendampingan teknis dari pihak yang berkompeten juga menambah kesulitan bagi pihak desa yang baru pertama kali melaksanakan pendaftaran badan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintah kabupaten, untuk dapat memberikan dukungan dan pendampingan yang lebih efektif. Dengan berbagai hambatan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus meningkatkan program sosialisasi, memberikan pelatihan bagi perangkat desa mengenai tata cara pendaftaran badan hukum BUMDes, serta memberikan kemudahan akses dalam hal biaya dan teknologi. Hal ini akan mempermudah desa-desa untuk memperoleh badan hukum yang sah, sehingga BUMDes dapat beroperasi secara lebih profesional dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola potensi ekonomi desa. Berikut ini kondisi eksisiting badan hukum bumdes per 9 April 2025:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TERVERIFIKASI DOKUMEN
1	BLITAR	WONODADI	JATEN	BUM Desa BANGKIT BERSAMA JATEN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
2	BLITAR	WONODADI	SALAM	BUM DESA SEKAR ARUM SALAM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
3	BLITAR	WONODADI	REJOSARI	BUM Desa Harapan REJOSARI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
4	BLITAR	WONODADI	KALIBOTO	BUM Desa MITRA USAHA KALIBOTO	TERVERIFIKASI  DOKUMEN		1
5	BLITAR	WONODADI	WONODADI	BUM Desa SEJAHTERA ABADI WONODADI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
6	BLITAR	WONODADI	TAWANGREJO	BUM Desa Mekar Jaya TAWANGREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
7	BLITAR	WONODADI	KEBONAGUNG	BUM DESA MAKMUR SEJAHTERA KEBONAGUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
8	BLITAR	WONODADI	PIKATAN	BUM Desa PANDLEGAN SEJAHTERA PIKATAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
9	BLITAR	WONODADI	GANDEKAN	BUM DESA BINA MULYA GANDEKAN
10	BLITAR	WONODADI	KUNIR	BUM DESA KUNIR JAYA ABADI KUNIR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
11	BLITAR	WONODADI	KOLOMAYAN	BUM DESA MEKAR JAYA KOLOMAYAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							10
12	BLITAR	UDANAWU	JATI	BUM DESA JATI MULYA JATI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
13	BLITAR	UDANAWU	TEMENGUNGAN	BUM DESA LESTARI TEMENGGUNGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
14	BLITAR	UDANAWU	BESUKI	BUM Desa HIKMAH BESUKI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
15	BLITAR	UDANAWU	TUNJUNG	BUM Desa MEKAR SARI TUNJUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
16	BLITAR	UDANAWU	BAKUNG	BUM Desa LANCAR USAHA BAKUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
17	BLITAR	UDANAWU	MANGUNAN	BUM Desa MANGUN MAKMUR MANGUNAN
18	BLITAR	UDANAWU	KARANGGONDANG	BUM Desa NGUDI MAKMUR KARANGGONDANG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
19	BLITAR	UDANAWU	RINGINANOM	BUM Desa MITRA ANOM RINGINANOM
20	BLITAR	UDANAWU	SUKOREJO	BUM Desa Sukorejo Jaya SUKOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
21	BLITAR	UDANAWU	SLEMANAN	BUM DESA HARAPAN MULYA SLEMANAN
22	BLITAR	UDANAWU	SUMBERSARI	BUM Desa SUMBER MAKMUR SUMBERSARI SUMBERSARI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
23	BLITAR	UDANAWU	BENDOREJO	BUM Desa MITRA USAHA BENDOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							9
24	BLITAR	SRENGAT	KARANGGAYAM	BUM Desa AMANAH KARANGGAYAM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
25	BLITAR	SRENGAT	DERMOJAYAN	BUM Desa JAYA MAKMUR DERMOJAYAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
26	BLITAR	SRENGAT	KERJEN	BUM Desa SEJAHTERA KERJEN
27	BLITAR	SRENGAT	PAKISREJO	BUM Desa SIAP BERJAYA PAKISREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
28	BLITAR	SRENGAT	PURWOKERTO	BUM Desa PURWA JAYA PURWOKERTO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
30	BLITAR	SRENGAT	MARON	BUM DESA MAKMUR BAROKAH MARON
31	BLITAR	SRENGAT	KANDANGAN	BUM Desa PODO MAKMUR KANDANGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
32	BLITAR	SRENGAT	KENDALREJO	BUM Desa SUMBER REJEKI KENDALREJO
33	BLITAR	SRENGAT	SELOKAJANG	BUM Desa MAKMUR SELOKAJANG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
34	BLITAR	SRENGAT	NGAGLIK	BUM Desa JAYA MAKMUR NGAGLIK	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
35	BLITAR	SRENGAT	BAGELENAN	BUM Desa Sumber Makmur BAGELENAN
36	BLITAR	SRENGAT	WONOREJO	BUMDesa BAROKAH WONOREJO
							7
37	BLITAR	KADEMANGAN	PANGGUNG DUWET	BUM DESA MITRA SEJATI PANGGUNGDUWET
38	BLITAR	KADEMANGAN	MARON	BUM Desa Amanah MARON	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
39	BLITAR	KADEMANGAN	PAKISAJI	BUM Desa KARYA USAHA PAKISAJI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
40	BLITAR	KADEMANGAN	KEBONSARI	BUM Desa SUMBER REJEKI KEBONSARI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
41	BLITAR	KADEMANGAN	BENDOSARI	BUM Desa SARI MULYO BENDOSARI
42	BLITAR	KADEMANGAN	SUMBERJO	BUM DESA ARTHA USAHA SUMBERJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
43	BLITAR	KADEMANGAN	SURUHWADANG	BUM Desa MITRA USAHA SURUHWADANG	TERVERIFIKASIDOKUMEN		1
44	BLITAR	KADEMANGAN	PLUMPUNGREJO	BUM DESA ARTHA MULYA PLUMPUNGREJO	TERVERIFIKASIDOKUMEN		1
45	BLITAR	KADEMANGAN	JIMBE	BUM Desa Gemah Ripah JIMBE	TERVERIFIKASIDOKUMEN		1
46	BLITAR	KADEMANGAN	DAWUHAN	BUM DESA TUNAS HARAPAN DAWUHAN
47	BLITAR	KADEMANGAN	SUMBERJATI	BUM DESA JAYA MANDIRI SUMBERJATI
48	BLITAR	KADEMANGAN	REJOWINANGUN	BUM Desa WINA SEJAHTERA REJOWINANGUN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
49	BLITAR	KADEMANGAN	PLOSOREJO	BUM Desa BANGUN LESTARI PLOSOREJO
50	BLITAR	KADEMANGAN	DARUNGAN	BUM DESA NGUDI MAKMUR DARUNGAN
							8
51	BLITAR	BAKUNG	NGREJO	BUM DESA NGUDI MULYO NGREJO
52	BLITAR	BAKUNG	BULULAWANG	BUM DESA BULULAWANG MAKMUR BULULAWANG
53	BLITAR	BAKUNG	PULEREJO	BUMDESA PUJO PULEREJO
54	BLITAR	BAKUNG	TUMPAKOYOT	BUMDESA MEKAR SARI TUMPAKOYOT
55	BLITAR	BAKUNG	PLANDIREJO	BUMDESA MUGI RAHAYU PLANDIREJO
56	BLITAR	BAKUNG	SUMBERDADI	BUMDESA HATA MANDIRI SUMBERDADI
57	BLITAR	BAKUNG	BAKUNG	BUMDESA TRISULA BAKUNG
58	BLITAR	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	BUMDESA NGUDI WALOYO KEDUNGBANTENG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
59	BLITAR	BAKUNG	SIDOMULYO	BUMDESA MAKMUR SIDOMULYO
60	BLITAR	BAKUNG	LOREJO	BUMDESAMEKAR ARUM LOREJO
61	BLITAR	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	BUMDESA SENAR MASEM TUMPAKKEPUH
							1
62	BLITAR	PONGGOK	DADAPLANGU	BUM Desa KENANGA DADAPLANGU	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
63	BLITAR	PONGGOK	LANGON	BUM Desa NDORO TEDJO LANGON	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
64	BLITAR	PONGGOK	GEMBONGAN	BUM Desa SETIA USAHA GEMBONGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
65	BLITAR	PONGGOK	RINGINANYAR	BUM DESA SEJAHTERA RINGINANYAR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
66	BLITAR	PONGGOK	KEBONDUREN	BUM DESA MULYO SEJATI KEBONDUREN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
67	BLITAR	PONGGOK	BACEM	BUM Desa SEKAR ARUM BACEM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
68	BLITAR	PONGGOK	PONGGOK	BUM Desa TUNAS MUDA PONGGOK	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
69	BLITAR	PONGGOK	POJOK	BUM DESA SEMANGAT POJOK	TERVERIVIKASI DOKUMEN		1
70	BLITAR	PONGGOK	KAWEDUSAN	BUM Desa BUKIT HARAPAN KAWEDUSAN	TERVERIVIKASI DOKUMEN		1
71	BLITAR	PONGGOK	JATILENGGER	BUM Desa Jati Mulya JATILENGGER	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
72	BLITAR	PONGGOK	BENDO	BUM Desa PANJI BAROKAH BENDO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
73	BLITAR	PONGGOK	SIDOREJO	BUM Desa SIDO MAKMUR SEJAHTERA SIDOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
74	BLITAR	PONGGOK	MALIRAN	BUM Desa NGUDI MULYO SEJATI MALIRAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
75	BLITAR	PONGGOK	CANDIREJO	BUM DESA JAYA MAKMUR CANDIREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
76	BLITAR	PONGGOK	KARANGBENDO	BUM Desa SUKA MAKMUR KARANGBENDO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							15
77	BLITAR	SANAN KULON	KALIPUCUNG	BUM Desa PUCUNG LOHJINAWI KALIPUCUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
78	BLITAR	SANAN KULON	BENDOSARI	BUM Desa MAKMUR ABADI BENDOSARI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
79	BLITAR	SANAN KULON	SUMBER	BUM Desa MAJU MAPAN SUMBER	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
80	BLITAR	SANAN KULON	SANANKULON	BUM DESA TRI BAKTI SANANKULON	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
81	BLITAR	SANAN KULON	SUMBERINGIN	BUM Desa BERINGIN MAKMUR SUMBERINGIN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
82	BLITAR	SANAN KULON	PURWOREJO	BUM Desa Nuju Gemilang PURWOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
83	BLITAR	SANAN KULON	BENDOWULUNG	BUM Desa SIDO MAKMUR BENDOWULUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
84	BLITAR	SANAN KULON	TULISKRIYO	BUM Desa REMBOKO TULISKRIYO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
85	BLITAR	SANAN KULON	SUMBERJO	BUM DESA SUMBER REJEKI SUMBERJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
86	BLITAR	SANAN KULON	GLEDUG	BUM DESA SIDO AGUNG GLEDUG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
87	BLITAR	SANAN KULON	JEDING	BUM DESA MEKAR JAYA JEDING	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
88	BLITAR	SANAN KULON	PLOSOARANG	BUM DESA SIDO MAKMUR SEJAHTERA PLOSOARANG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							12
89	BLITAR	WONOTIRTO	PASIRAMAN	BUM DESA SUMBER MAKMUR PASIRAMAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
90	BLITAR	WONOTIRTO	KALIGRENJENG	BUM DESA ARTA SEJAHTERA KALIGRENJENG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
91	BLITAR	WONOTIRTO	TAMBAKREJO	BUM DESA ARTHO MULYO TAMBAKREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
92	BLITAR	WONOTIRTO	SUMBERBOTO	BUM DESA MEKAR JAYA SUMBERBOTO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
93	BLITAR	WONOTIRTO	GUNUNGGEDE	BUM DESA REJEKI MAKMUR GUNUNGGEDE	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
94	BLITAR	WONOTIRTO	WONOTIRTO	BUM DESA TIRTO ASIH WONOTIRTO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
95	BLITAR	WONOTIRTO	NGENI	BUM Desa CIPTA KARYA MANDIRI NGENI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
96	BLITAR	WONOTIRTO	NGADIPURO	BUM DESA ESTU MAJU NGADIPURO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							8
97	BLITAR	NGLEGOK	SUMBERASRI	UM DESA BUMI ASRI SEJAHTERA SUMBERASRI
98	BLITAR	NGLEGOK	KEDAWUNG	BUM Desa MULYA ABADI KEDAWUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
99	BLITAR	NGLEGOK	NGORAN	BUM DESA KARYA MANDIRI NGORAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
100	BLITAR	NGLEGOK	DAYU	BUM Desa SUMBER MAKMUR DAYU
101	BLITAR	NGLEGOK	BANGSRI	BUM Desa KEMBANG ASRI BANGSRI
102	BLITAR	NGLEGOK	KEMLOKO	BUM Desa RIZKI ABADI KEMLOKO
103	BLITAR	NGLEGOK	PENATARAN	BUM Desa KARYA ABADI PENATARAN
104	BLITAR	NGLEGOK	KRENCENG	BUM Desa BARIKLANA KRENCENG
105	BLITAR	NGLEGOK	JIWUT	BUM Desa AMANAH JIWUT
106	BLITAR	NGLEGOK	MODANGAN	BUM Desa Sendang Mulyo MODANGAN
							2
107	BLITAR	KANIGORO	MINGGIRSARI	BUM Desa MAJU MAKMUR MINGGIRSARI MINGGIRSARI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
108	BLITAR	KANIGORO	JATINOM	BUM Desa JAYA LESTARI JATINOM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
109	BLITAR	KANIGORO	GOGODESO	BUM DESA SEJAHTERA ABADI GOGODESO
110	BLITAR	KANIGORO	GAPRANG	BUM DESA MANDIRI GAPRANG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
111	BLITAR	KANIGORO	PAPUNGAN	BUM Desa Mujair Berkah Sejahtera PAPUNGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
112	BLITAR	KANIGORO	TLOGO	BUM DESA TLOGOWIJOYO TLOGO	TERVERIFIKSASI DOKUMEN		1
113	BLITAR	KANIGORO	KARANGSONO	BUM DESA KRESI KARANGSONO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
114	BLITAR	KANIGORO	BANGGLE	BUM Desa SURAYA BANGGLE	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
115	BLITAR	KANIGORO	SAWENTAR	BUM DESA SEJAHTERA BERSAMA SAWENTAR
116	BLITAR	KANIGORO	KUNINGAN	BUM Desa SRIKANDI KUNINGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							8
116	BLITAR	GARUM	POJOK	BUM Desa KARYA BAKTI POJOK	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
117	BLITAR	GARUM	TINGAL	BUM Desa MEKAR JAYA TINGAL	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
118	BLITAR	GARUM	SLOROK	BUM Desa KARYA MADANI SEJAHTERA SLOROK	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
119	BLITAR	GARUM	SIDODADI	BUM Desa SIDODADI BERTAJI SIDODADI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
120	BLITAR	GARUM	KARANGREJO	BUM Desa NGUDI LESTARI KARANGREJO KARANGREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							5
121	BLITAR	SUTOJAYAN	PANDABARUM	BUM DESA ARUM JAYA PANDANARUM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
122	BLITAR	SUTOJAYAN	BACEM	BUM Desa Berkah bumi hijau BACEM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
123	BLITAR	SUTOJAYAN	SUMBERJO	BUM Desa SUMBER MAKMUR BAROKAH SUMBERJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
124	BLITAR	SUTOJAYAN	KAULON	BUM Desa WIGUTI KAULON	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							4
125	BLITAR	PANGGUNG REJO	SERANG	BUM DESA BINA USAHA MANDIRI SERANG
126	BLITAR	PANGGUNG REJO	KALITENGAH	BUM DESA LEMBU GUMARANG KALITENGAH
127	BLITAR	PANGGUNG REJO	MARGOMULYO	BUM DESA MITRA SEJATI MARGOMULYO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
128	BLITAR	PANGGUNG REJO	PANGGUNGREJO	BUM DESA USAHA JAYA PANGGUNGREJO
129	BLITAR	PANGGUNG REJO	SUMBERSIH	BUM DESA BUMI PERTIWI SUMBERSIH
130	BLITAR	PANGGUNG REJO	KALIGAMBIR	BUM DESA ARTA AGUNG KALIGAMBIR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
131	BLITAR	PANGGUNG REJO	BUMIAYU	BUM DESA BUMIAYU BUMIAYU	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
132	BLITAR	PANGGUNG REJO	PANGGUNG ASRI
133	BLITAR	PANGGUNG REJO	SUMBERAGUNG	BUM DESA LEMBU AGUNG SUMBERAGUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
134	BLITAR	PANGGUNG REJO	BALEREJO	BUM DESA ARTHA AGUNG BALEREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							5
135	BLITAR	TALUN	TUMPANG	BUM DESA SELO ANGON TUMPANG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
136	BLITAR	TALUN	KENDALREJO	BUM DESA LANCAR BERKAH KENDALREJO
137	BLITAR	TALUN	PASIRHARJO	BUM DESA JAYA ABADI PASIRHARJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
138	BLITAR	TALUN	JEBLOG	BUM DESA TARUNA BHAKTI JEBLOG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
139	BLITAR	TALUN	JABUNG	BUM DESA MULYO BAROKAH JABUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
140	BLITAR	TALUN	BENDOSEWU	BUM DESA SEWU SIJI BENDOSEWU	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
141	BLITAR	TALUN	WONOREJO	BUM DESA KARYA BAKTI WONOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
142	BLITAR	TALUN	DUREN	BUM DESA LANGGENG DUREN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
143	BLITAR	TALUN	SRAGI	BUM DESA USAHA BARU SRAGI
144	BLITAR	TALUN	JAJAR	BUM DESA SUMBER REJEKI JAJAR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							8
145	BLITAR	GANDUSARI	SUMBERAGUNG	BUM Desa SUMBER AGUNG SUMBERAGUNG
146	BLITAR	GANDUSARI	GADUNGAN	BUM Desa MULYA ABADI GADUNGAN GADUNGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
147	BLITAR	GANDUSARI	KOTES	BUM DESA MANUNGGAL ABADI KOTES
148	BLITAR	GANDUSARI	SUKOSEWU	BUM Desa Mulya Bhakti SUKOSEWU
149	BLITAR	GANDUSARI	GONDANG	BUM Desa GONDANG MAKMUR GONDANG
150	BLITAR	GANDUSARI	TAMBAKAN	BUM Desa MEKAR SARI TAMBAKAN
151	BLITAR	GANDUSARI	GANDUSARI	BUM DESA DUTA MULYA GANDUSARI
152	BLITAR	GANDUSARI	BUTUN	BUM DESA RUKUN SANTOSO BUTUN
153	BLITAR	GANDUSARI	NGARINGAN	BUM Desa JOYO MUKTI NGARINGAN
154	BLITAR	GANDUSARI	SOSO	BUM Desa mitra mandiri makmur SOSO
155	BLITAR	GANDUSARI	SLUMBUNG	BUM Desa SUKA MAJU SLUMBUNG
156	BLITAR	GANDUSARI	SEMEN	BUM DESA PUSPA JAGAD SEMEN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
157	BLITAR	GANDUSARI	TULUNGREJO	BUM Desa BUMI ARUM TULUNGREJO
158	BLITAR	GANDUSARI	KRISIK	BUM Desa Sumber Makmur KRISIK
							2
159	BLITAR	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	BUM Desa PASOPATI KEDUNGWUNGU
160	BLITAR	BINANGUN	SALAMREJO	BUM Desa BUDIDAYA MAKMUR SALAMREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
161	BLITAR	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	BUM Desa SUMBER REJEKI SUMBERKEMBAR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
162	BLITAR	BINANGUN	BINANGUN	BUM Desa ARTHA UTAMA BINANGUN
163	BLITAR	BINANGUN	REJOSO	BUM Desa JASA MULYA REJOSO
164	BLITAR	BINANGUN	NGEMBUL	BUM Desa AJISOKO NGEMBUL
165	BLITAR	BINANGUN	SAMBIGEDE	BUM Desa BERKAH SALIMA SAMBIGEDE	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
166	BLITAR	BINANGUN	TAWANGREJO	BUM Desa MITRA USAHA TAWANGREJO
167	BLITAR	BINANGUN	UMBULDAMAR	BUM Desa DAMAR JATIM UMBULDAMAR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
168	BLITAR	BINANGUN	NGADRI	BUM Desa Gajah Mada NGADRI
169	BLITAR	BINANGUN	BIROWO	BUM Desa BHIROWO SAKTI BIROWO
170	BLITAR	BINANGUN	SUKORAME	BUM DESA MARGO MULYO SUKORAME
							4
171	BLITAR	WLINGI	TEMBALANG	BUM Desa SEJAHTERA TEMBALANG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
172	BLITAR	WLINGI	NGADIRENGGO	BUM Desa Ngudi Makmur NGADIRENGGO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
173	BLITAR	WLINGI	TEGAL ASRI	BUM Desa Gabru Asri TEGALASRI	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
174	BLITAR	WLINGI	BALEREJO	BUM DESA ARTHA MULIA BALEREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							4
175	BLITAR	DOKO	SLOROK	BUM Desa Mekar Jaya SLOROK	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
176	BLITAR	DOKO	SURU	BUM Desa Mekar Sari SURU	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
177	BLITAR	DOKO	PLUMBANGAN	BUM DESA NGUDI LESTARI PLUMBANGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
178	BLITAR	DOKO	SUMBERURIP	BUM Desa Sumber Mulyo SUMBERURIP	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
179	BLITAR	DOKO	GENENGAN	BUM Desa Mitra Karya Desa GENENGAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
180	BLITAR	DOKO	DOKO	BUM Desa Sumber Makmur DOKO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
181	BLITAR	DOKO	JAMBEPAWON	BUM Desa LANGGENG JAMBEPAWON	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
182	BLITAR	DOKO	SIDOREJO	BUM Desa SIDO MAJU SIDOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
183	BLITAR	DOKO	RESAPOMBO	BUM Desa KRIDO SEMBODO RESAPOMBO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
184	BLITAR	DOKO	KALIMANIS	BUM Desa Kawi Makmur KALIMANIS	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							10
185	BLITAR	KESAMBEN	SIRAMAN	BUM Desa Citra Mandiri SIRAMAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
186	BLITAR	KESAMBEN	KESAMBEN	BUM Desa SLUMBUNG KESAMBEN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
187	BLITAR	KESAMBEN	JUGO	BUM Desa SERBA USAHA JUGO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
188	BLITAR	KESAMBEN	PAGERWOJO	BUM Desa Panggung Lestari PAGERWOJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
189	BLITAR	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	BUM Desa Gunung Lestari PAGERGUNUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
190	BLITAR	KESAMBEN	TEPAS	BUM Desa usaha makmur tepas TEPAS	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
191	BLITAR	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	BUM Desa SEJAHTERA KEMIRIGEDE	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
192	BLITAR	KESAMBEN	TAPAKREJO	BUM Desa BERKAH ABADI TAPAKREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
193	BLITAR	KESAMBEN	BUMIREJO	BUM Desa WAHANA SEJAHTERA BUMIREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
194	BLITAR	KESAMBEN	SUKOANYAR	BUM Desa LESTARI SUKOANYAR	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							10
195	BLITAR	WATES	PURWOREJO	BUM DESA CITRA MANDIRI PURWOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
196	BLITAR	WATES	TULUNGREJO	BUM DESA SANGKARA SOKYA TULUNGREJO
197	BLITAR	WATES	SUMBERARUM	BUM Desa SEKAR ARUM SUMBERARUM	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
198	BLITAR	WATES	RINGINREJO	BUM DESA REJO MAKMUR RINGINREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
199	BLITAR	WATES	MOJOREJO	BUM Desa MITRA ABADI MOJOREJO
200	BLITAR	WATES	SUKOREJO	BUM Desa GIRI KENCANA SUKOREJO
201	BLITAR	WATES	WATES	BUM DESA SEJAHTERA BERSAMA WATES	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
202	BLITAR	WATES	TUGUREJO	BUM DESA SATU HATI TUGUREJO
							4
203	BLITAR	SELOREJO	BANJARSARI	BUM DESA ARTO MULYO BANJARSARI
204	BLITAR	SELOREJO	POHGAJIH	BUM DESA DARMA PRANATA PRAJA POHGAJIH	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
205	BLITAR	SELOREJO	SELOREJO	BUM Desa NUJU MANDIRI SELOREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
206	BLITAR	SELOREJO	SUMBERAGUNG	BUM DESA AGUNG LESTARI SUMBERAGUNG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
207	BLITAR	SELOREJO	NGRENDENG	BUM DESA RUKUN MAKMUR NGRENDENG	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
208	BLITAR	SELOREJO	SIDOMULYO	BUM DESA SARIMULYOREJO SIDOMULYO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
209	BLITAR	SELOREJO	AMPELGADING	BUM DESA LANGGENG AMPELGADING
210	BLITAR	SELOREJO	OLAK ALEN	BUM DESA BAROKAH ABADI OLAK ALEN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
211	BLITAR	SELOREJO	BORO	BUM DESA PRIMA JASA BORO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
212	BLITAR	SELOREJO	NGRECO	BUM DESA RECO MULYA ABADI NGRECO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							8
213	BLITAR	SELOPURO	MANDESAN	BUM Desa KARYA MANDIRI MANDESAN	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
214	BLITAR	SELOPURO	JATITENGAH	BUM Desa Djati Makmoer JATITENGAH	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
215	BLITAR	SELOPURO	JAMBEWANGI	BUM Desa MEKAR SARI JAMBEWANGI
216	BLITAR	SELOPURO	SELOPURO	BUM Desa Selopuro Makmur SELOPURO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
217	BLITAR	SELOPURO	TEGALREJO	BUM DESA TUNAS BAROKAH TEGALREJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
218	BLITAR	SELOPURO	PLOSO	BUM Desa ABADI SEJAHTERA PLOSO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
219	BLITAR	SELOPURO	POPOH	BUM Desa Mekar Jaya POPOH	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
220	BLITAR	SELOPURO	MRONJO	BUM Desa MAKMUR SEJAHTERA MRONJO	TERVERIFIKASI DOKUMEN		1
							7
JUMLAH							151

 

 

Lampiran 2. Data Eksisting Bumdesma Berbadan Hukum